ptunbandung Berita

Berikut Ini Merupakan Berita Pengadilan tata Usaha Negara

Pengawasan dan Pembinaan Reguler oleh PT TUN Jakarta

10Aug

Ditulis oleh adminptip

Bandung, 10 Agustus 2022

     Pengadilan Tinggi dalam konteks pengorganisasian dan manajemen peradilan Indonesia memiliki peran strategis, yakni sebagai garda terdepan Mahkamah Agung dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di peradilan tingkat bawah. Sehingga setiap persoalan yang muncul di pengadilan tingkat pertama maupun banding, tidak langsung dibawa dan dilaporkan ke Mahkamah Agung. Namun harus melewati dan diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi sebagai gerbang pertama sebelum ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi diberi kewenangan dan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan rutin ke pengadilan tingkat pertama. Demikian beberapa point sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sulistyo dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan pada hari Senin, 8 Agustus 2022. Ikut dalam rombongan Pembinaan dan Pengawasan yang berlangsung sejak Senin-Rabu, 8-10 Agustus 2022 tersebut 2 (dua) Hakim Tinggi PT TUN Jakarta, Santer Sitorus dan Eddy Nurjono, Panitera PT TUN Jakarta, Didi Hari Wasito, Kepala Bagian Keuangan dan Umum PT TUN Jakarta, Keli Margono dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Akhmad Ibnu Romdon. Pembinaan diikuti oleh Ketua PTUN Bandung, Oenoen Pratiwi, Wakil Ketua PTUN Bandung, Syofyan Iskandar serta para Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural PTUN Bandung.

     Dalam materi Pembinaannya, Ketua PT TUN Jakarta menyampaikan beberapa hal. Pertama, dalam mengorganisasikan kerja-kerja di Peradilan, maka Pimpinan Pengadilan harus mampu membagi tugas dan tanggung jawab secara merata dan proporsional kepada seluruh sumber daya manusia di peradilan tersebut. Pimpinan harus mampu memaksimalkan serta menempatkan secara tepat kemampuan dan kapasitas masing-masing SDM yang ada. “ jangan sampai ada yang terlalu menonjol, jadi harus merata” ujar Sulistyo. Kedua, Ketua dan Wakil Ketua, para hakim harus kompak dan selalu menjaga kebersamaan dan kesamaan visi. Termasuk dalam penyusunan putusan, semuanya harus memiliki yang sama untuk memberikan putusan yang berkualitas dan berintegritas kepada pencari keadilan. “ karena baik buruknya putusan itu sebenarnya merupakan pertaruhan nama baik Pengadilan, bukan nama Majelis, maka tolong berhati-hati, atasan harus menerapkan Perma Nomor 8 tahun 2015 untuk pelaksanaan pengawasan ketat” ujar Sulistyo mengingatkan. Ketiga, dalam konteks pelaksanaan putusan, menurut Sulistyo bahwa tugas Pengadilan sesungguhnya  telah selesai setelah memutus perkara. Setelah putus, tugas eksekusi putusan selanjutnya ada di tangan dan kewenangan pemerintah. “ Nah mengapa selalu ada kesulitan dalam ekseksui putusan PTUN? Itu sebenarnya tergantung Pemerintah, apabila Pemerintah tidak ada kepentingan tertentu, pasti eksekusi putusan berjalan lancar dan baik” ujarnya.

     Sementara dalam paparan hasilnya pengawasannya pada hari Selasa, 9 Agustus 2022, Ketua PT TUN menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melakukan pembinaan dan Panitera melakukan pengawasan pengelolaanKeuangan Perkara, melakukan pembinaan tentang tata cara pengembalian sisa panjar eksekusi dan Panitera selalu melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolan panjar eksekusi, melakukanpembinaan tentang tata cara pengeelolaan berkas perkara aktif dan Panitera selalu melakukan pengawasan secara berkala terhadappengelolan berkas perkara aktif, memerintahkan Panitera Muda Perkara agar supaya selalu memberikan sosialisasi kepadapihak pembanding/terbanding untuk menepati tenggang waktumenyerahkan memori banding /kontra memori banding, selalu melakukan pembinaan dan mengingatkan tentang tata carapengeelolaan berkas perkara in aktif dan Panitera selalumelakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolan berkasperkara in aktif serta mengusulkan pengadaan sarana danprasarana berupa box file, rak dan almari. 

     Sementara di bidang kesekretariatan, Ketua PT TUN Jakarta memberikan beberapa rekomendasi antara lain: Agar dilakukan updating data dan informasi pada WebsitePengadilan TUN Bandung , Pengusulan untuk meraih WBK / WBBM dipantau melalui kondisi Website yang terupdate, Agar KPA dan PPK kedepannya lebih teliti dalammerealisasikanbelanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Ketua PT TUN Jakarta memberi kesempatan kepada Ketua PTUN Bandung untuk menyelesaikan dan memperbaikin temuan-temuan Pengawasan tersebut paling lambat 2 (dua) pekan setelah selesainya kegiatan Pengawasan. (IM)