ptunbandung Berita

Berikut Ini Merupakan Berita Pengadilan tata Usaha Negara

Evaluasi dan Koordinasi Tim Kepaniteraan PTUN Bandung

16Aug

Ditulis oleh adminptip

Bandung, 15 Agustus 2022

     Dalam rangka meningkatkan kualitas kapasitas dan kinerja Kepaniteraan PTUN Bandung,  Panitera PTUN Bandung bersama jajarannya menggelar Evaluasi dan Koordinasi. Kegiatan tersebut khususnya dalam rangka melakukan Monitoring dan Evaluasi kepaniteraan dan sosialisasi Surat Keputusan Dirjenbadilmultun No. 238/Djmt/KEP/HK.00.6/IV/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Berita Acara Sidang Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Panitera PTUN Bandung, Rachmatia dan diikuti lengkap dari jajaran kepaniteraan antara lain, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum beserta para Panitera Pengganti PTUN Bandung.

     Dalam sambutan awalnya, Rachmatia menegaskan agar jajarannya untuk selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi kepaniteraan karena kedisiplinan menjadi kunci untuk memudahkan dan menuntaskan persoalan dan beban kerja. Selain itu, Panitera juga mengingatkan jajarannya agar selalu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Majelis Hakim dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. " Misalnya Panitera Pengganti berkoordinasi atau mengingatkan Majelis Hakim apabila belum tersusun dan ditetapkan Court Calendar sebagai upaya mengatur kedisipilinan waktu persidangan" ujar mantan Panitera PTUN Makassar ini. Selain itu terkait dengan Kuasa Hukum, Rachmatia menyampaikan apabila Kuasa Hukum hanya dikuasakn sampai tingkat pertama agar dikoordinasikan ke Majelis Hakim agar alamat e-mail principal juga disertakan untuk memudahkan koordinasi apabila perkara tersebut terdapat upaya banding. Terkait dengan SK Dirjen Badilmiltun yang mengatur tentang template berita acara sidang elektronik, Rahmatia menghimbau agar jajaran Panitera Pengganti untuk mempelajari dan membiasakan menggunakan template berita acara tersebut, agar lebih rapih dan lebih tertib. " Apabila ada kesulitan dan pertanyaan terkait dengan SK tersebut, dapat dikoordinasikan dengan Panitera atau Majelis Hakim" ujar Rachmatia. (IM).